Harap-harap cemas apakah pilkada masih langsung atau tidak terjawab sudah. DPR akhirnya menerima Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang. Dengan ini,ancaman kemunduran proses demokratisasi dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sudah terhindarkan. Namun dengan pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang,tak berarti persoalan pemilihan kepala daerah selesai.
Dari sepuluh fraksi di DPR, hanya satu fraksi yang memberikan persetujuan atas perppu tanpa syarat revisi,yakni Partai Demokrat. Patut dipahami memang mengapa sembilan fraksi di DPR menghendaki revisi atas perppu pilkada yang sudah disahkan. Dari awal Perppu yang diteken oleh Presiden SBY ini memang memunculkan beberapa materi yang patut diperdebatkan.Beberapa hal justru membingungkan dan berpotensi menimbulkan masalah baru dalam penyelenggaraan pilkada.
Menyoal sengketa Pilkada
Didalam Perppu No.1/2014 proses sengketa hasil pilkada dilaksanakan oleh empat pengadilan tinggi yang dipilih oleh Mahkamah Agung. Setelah itu,putusan pengadilan tinggi yang menerima,memeriksa, dan memutus sengketa hasil pilkada bukanlah putusan final. Perppu No.1/2014 menyediakan ruang banding ke Mahkamah Agung bagi siapa saja yang tidak puas atas putusan pengadilan tinggi.
Sebelum melihat, membayangkan, dan mengungkap kekhawatirkan yang mungkin muncul dengan desain sengketa yang demikian, ada persoalan mendasar yang harus dikedepankan. Mahkamah Agung secara institusional dan terbuka menyampaikan menolak untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada. Beberapa argumentasi disampaikan oleh Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung. Pertama Mahkamah Agung masih mempunyai "utang" perkara yang cukup banyak untuk diselesaikan sehingga jika ditambah lagi dengan kewajiban menyelesaikan sengketa pilkada,tumpukan perkara di Mahkamah Agung akan semakin menggunung. Kedua ditengah reformasi kelembagaan Mahkamah Agung untuk kembali menjadi lembaga peradilan yang dihormati. Mahkamah Agung berpotensi kembali digoyang dengan kewajiban menyelesaikan hasil pilkada ini. Pertempuran politik dalam memperebutkankan kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah bukanlah tantangan sederhana untuk pengadilan tinggi dan Mahkamanh Agung.
Bawaslu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR,beberapa waktu lalu,secara terbuka menyatakan siap menyelesaikan sengketa pilkada.Namun, bukanlah jalan keluar yang bijak memaksakan Bawaslu menjadi lembaga yang akan menyelesaikan sengketa pilkada dalam periode ini. Terlalu berani dan berisiko jika bawaslu serta-merta dibebankan peran tersebut. Ini bukan hanya sebatas persoalan mampu atau tidak,tetapi harus disadari bahwa Bawaslu yang ada sekarang bukanlah lembaga yang didesain menyelesaikan sengketa hasil pilkada.Selain desain kelembagaan,dukungan institusional Bawaslu yang ada sekarang belum dipersiapkan menghadapi penanganan sengketa hasil pilkada.
Bawaslu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR,beberapa waktu lalu,secara terbuka menyatakan siap menyelesaikan sengketa pilkada.Namun, bukanlah jalan keluar yang bijak memaksakan Bawaslu menjadi lembaga yang akan menyelesaikan sengketa pilkada dalam periode ini. Terlalu berani dan berisiko jika bawaslu serta-merta dibebankan peran tersebut. Ini bukan hanya sebatas persoalan mampu atau tidak,tetapi harus disadari bahwa Bawaslu yang ada sekarang bukanlah lembaga yang didesain menyelesaikan sengketa hasil pilkada.Selain desain kelembagaan,dukungan institusional Bawaslu yang ada sekarang belum dipersiapkan menghadapi penanganan sengketa hasil pilkada.
Momentum revisi materi perppu ini harus memperhatikan ketentuan terkait dengan sengketa pemilu. Ditengah keengganan Mahkamah Agung, Kepastian adanya lembaga yang benar-benar siap menyelesaikan sengketa pilkada harus jadi prioritas.Jika mau berbicara dalam konteks yang ideal,pembentukan badan penyelesai sengketa pemilu adalah solusi yang paling menjanjikan.
Namun gagasan ini terbentur dengan kemampuan menyiapkan komponen badan tersebut dalam waktu yang sangat cepat. Badan penyelesai sengketa pemilu yang digagas, diusulkan melalui transformasi dari Bawaslu yang ada sekarang. Namun, tentu butuh perubahan dan penataan menyeluruh agar lembaga yang ada sekarang siap menjadi lembaga penyelesai sengketa pemilu.
Pergeseran tugas dan fungsi lembaga yang sangat signifikan,tentu membutuhkan prasyarat komisioner dan lembaga penyokong yang jauh berbeda dengan bawaslu yang ada sekarang.agak sulit memaksakan lembaga ini ada dalam waktu dekat,ditengah berkejaran dengan waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.
Lembaga Ideal
Lalu, lembaga apa yang ideal mengadili hasil pilkada serentak di periode pertama ini? Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang paling cakap melaksanakan sengketa hasil pilkada untuk saat ini. saya berpendapat, rumusan dengan menyerahkan (untuk sementara) penyelesaian sengketa pilkada di MK dapat dimasukkan dalam rencana revisi materi perpu pilkada yang sudah menjadi undang-undang.
Basis argumentasi mengapa MK adalah : MK pernah mengadili 600-an sengketa pilkada dalam rentang waktu 2008-2012, dan itu relatif berjalan baik dan lancar. di samping itu, dari sisi dukungan institusional peradilan MK adalah lembaga sangat siap saat ini menyelesaikan sengketa pilkada.
oleh sebab itu, revisi perppu mestinya bisa mengatur hal ini.jika masuk ke rumusan norma, perubahan bisa langsung menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa pilkada dapat dilaksanakan oleh badan khusus penyelesaiaan sengketa pemilu. namun, selama badan ini belum selesai di bentuk, penyelesaian sengketa hasil pilkada diselesaikan oleh MK. penyelesaian pilkada (kembali) di MK ini hanya untuk masa transisi saja. ke depan, ketika pilkada serentak sudah langsung secara nasional pada 2020/2021, sengketa pilkada sudah diadili oleh badan penyelesai sengketa pemilu.
Putusan MK No.97/PUU-XI/2013 menyebutkan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur hal tersebut".Putusan ini masih memberi ruang bagi MK bisa mengadili sengketa pilkada sepanjang legal policy para pembentuk undang-undang memberikan pengaturan terkait hal ini. Artinya, untuk pengadil "definitif" bagi sengketa pilkada nantinya adalah lembaga penyelesai sengketa pemilu. Namun, ditengah pemerintah dan DPR menyiapkan badan tersebut, MK adalah lembaga yang paling ideal untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.
DPR dan Pemerintah harus memberikan kepastian di tengah revisi materi perppu terkait dengan lembaga yang menyelesaikan sengketa pilkada. Penolakan Mahkamah Agung harus dilihat secara jernih oleh DPR dan Pemerintah.Jangan sampai penanganan sengketa diserahkan kepada lembaga yang menolak, dan tidak siap untuk melaksanakan salah satu tahapan pilkada yang sangat penting ini. Apalagi, Mahkamah Agung dibebankan juga mendesain mekanisme baru dalam penyelesaian sengketa pilkada.
Disamping itu,menyiapkan instrumen peradilan yang mendukung di pengadilan tinggi ditengah tingginya potensi gesekan politik pada pemilihan kepala daerah adalah tugas yang tidak mudah. Ditambah lagi adanya mandat perppu untuk membentuk hakim ad hoc dalam penyelesaian sengketa pilkada di empat pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.
Oleh sebab itu,meletakkan (sementara) sengketa hasil Pilkada di MK adalah salah satu pilihan yang paling rasional untuk proses penyelesaian sengketa pilkada yang jujur dan adil
Putusan MK No.97/PUU-XI/2013 menyebutkan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur hal tersebut".Putusan ini masih memberi ruang bagi MK bisa mengadili sengketa pilkada sepanjang legal policy para pembentuk undang-undang memberikan pengaturan terkait hal ini. Artinya, untuk pengadil "definitif" bagi sengketa pilkada nantinya adalah lembaga penyelesai sengketa pemilu. Namun, ditengah pemerintah dan DPR menyiapkan badan tersebut, MK adalah lembaga yang paling ideal untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.
DPR dan Pemerintah harus memberikan kepastian di tengah revisi materi perppu terkait dengan lembaga yang menyelesaikan sengketa pilkada. Penolakan Mahkamah Agung harus dilihat secara jernih oleh DPR dan Pemerintah.Jangan sampai penanganan sengketa diserahkan kepada lembaga yang menolak, dan tidak siap untuk melaksanakan salah satu tahapan pilkada yang sangat penting ini. Apalagi, Mahkamah Agung dibebankan juga mendesain mekanisme baru dalam penyelesaian sengketa pilkada.
Disamping itu,menyiapkan instrumen peradilan yang mendukung di pengadilan tinggi ditengah tingginya potensi gesekan politik pada pemilihan kepala daerah adalah tugas yang tidak mudah. Ditambah lagi adanya mandat perppu untuk membentuk hakim ad hoc dalam penyelesaian sengketa pilkada di empat pengadilan tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.
Oleh sebab itu,meletakkan (sementara) sengketa hasil Pilkada di MK adalah salah satu pilihan yang paling rasional untuk proses penyelesaian sengketa pilkada yang jujur dan adil
dikutip dari Harian Kompas tanggal 5 Februari 2015
yang ditulis oleh FADLI RAMADHANIL
Peneliti Hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem)
